Kepala BP2MI serukan pemindahan barang-barang buruh migran yang ditahan

JAKARTA, – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta pemerintah melepas barang-barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjebak tiga di tempat penampungan sementara (TPS) Semarang.

Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Hal https://americanturfgrass.com/ itu disampaikan Benny saat bertemu dengan Sekretaris Kementerian Perencanaan (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (9/4/2024).

“Barang PMI tertahan di pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Tanjung Emas (Semarang), BP2MI dalam posisi atau berdiri meminta pemerintah segera mengeluarkan barang tersebut agar dapat sampai ke keluarga TKI yang bergerak cepat. kata Benny saat wawancara media virtual, Selasa.

Benny mengatakan, penyediaan barang tersebut akan dilakukan dengan cara harmonisasi antar perusahaan/lembaga, khususnya bea dan cukai.

“Kesepakatan data tersebut tertulis dalam bentuk PMI, dan diklasifikasikan sebagai PMI yang sebelumnya dikirimkan secara acak dan akan dipilih menjadi domain publik,” ujarnya.

Selain itu, Benny juga mengatakan, dalam rapat antar kementerian/lembaga tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor.

BP2MI, kata dia, juga mengatakan, selama proses peninjauan regulasi Kementerian Perdagangan, produk-produk yang tidak diserahkan PMI sudah berdasarkan standar tersebut.

“Penerjemahan UU Mendag 36 Tahun 2023 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Kementerian BP2MI masih dalam posisi mengusulkan agar tidak ada pembatasan pengiriman PMI. Ini sikap BP2MI sejak awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengkritisi banyaknya barang Pekerja Migran Indonesia (TKI) yang dikumpulkan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) oleh JKS di Jalan Kapten Laut Wiranto.
Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024).

Benny menilai dengan adanya peraturan perundang-undangan atau Larangan (Lartas) dari Kementerian Perdagangan membuat jutaan TKI tidak bisa mengirimkan barang ke kerabatnya di berbagai daerah di Indonesia.

“Jujur saya marah, masyarakat yang menjadikannya manusia seharusnya marah dengan kenyataan TPS ini. Karena barang para pahlawan revolusi dan keluarganya tidak bisa dikirim, itu sesuatu yang menurut saya salah,” kata Benny. di TPS JKS. , Kamis (4/4/2024).

×

Hello!

انقر فوق أحد ممثلينا أدناه للدردشة على WhatsApp أو إرسال بريد إلكتروني إلينا sponsorad44@gmail.com

×