PPP Meminta Pemungutan Bunyi Ulang Pileg 2024 di Segala TPS Papua Pegunungan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggugat hasil Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 di Provinsi Papua Pegunungan. PPP minta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menjalankan pemungutan bunyi ulang (PSU) di segala TPS di Papua Pegunungan.

Hal ini disajikan Kuasa Tertib PPP Akhmad Leksono dikala membacakan petitum Perkara Konflik Hasil Pemilihan Awam (PHPU) Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Sentra, Jumat (3/5/2024).

Memerintahkan terhadap KPU untuk menjalankan PSU segala TPS kabupaten di provinsi Papua Pegunungan,\\” kata Akhmad.
PPP menyuarakan, suaranya untuk Pileg 2024 spaceman slot DPR RI di Papua Pegunungan bermigrasi ke PKB, Garuda dan Partai Keadilan Nusantara (PKN).

Akhmad merinci perpindahan bunyi PPP ke PKB pada Pileg 2024 terjadi dengan selisih 40.000 bunyi. Semestinya, PKB mendapatkan 7.981 bunyi dari yang ditentukan KPU 47.981 bunyi.

Kemudian, bunyi Partai Garuda di Papua Pegunungan harusnya cuma 208 bunyi, tetapi ditentukan KPU sebesar 7.118.

Terakhir, perpindahan bunyi PPP ke PKN dari yang mestinya 505 ditentukan KPU jadi 21.505 bunyi.

\\”Mengungkapkan batal keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Dapil Provinsi Papua Pegunungan,\\” kata ia.

Meminta Konversi Bunyi Nasional Jadi Duduk di DPR

Kecuali itu, PPP juga minta MK memberikan kebijakan khusus supaya mengonversi perolehan bunyi nasional partainya di Pileg 2024 menjadi tempat duduk di DPR RI.

Adapun PPP dikenal gagal melaju ke Parlemen sebab tidak terpenuhinya ambang batas parlemen (parlemen threshold) 4 persen. Walaupun, bunyi PPP cuma 5.878.777 bunyi atau 3,87 persen.

Menurut rekap nasional KPU pada 20 Maret 2024, perolehan bunyi nasional dalam Pemilu 2024 adalah sebanyak 151.796.631 dengan ambang batas parlemen 4 persen bunyi resmi atau 6.071.865 bunyi resmi. Sehingga bunyi PPP kurang 193.088 bunyi.

Bahwa oleh sebab itu, MK untuk menghasilkan dan menurut prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian peraturan yang adil supaya memberikan kebijakan khusus terhadap Pemohon yakni memerintahkan Termohon (KPU) untuk mengonversi perolehan bunyi resmi dapil member DPR RI yang didapat oleh pemohon 5,8 juta di Pemilu 2024 menjadi tempat duduk DPR RI,\\” kata Kuasa Tertib PPP Iqbal Tawakkal Pasaribu.

Iqbal menyuarakan, situasi yang dialami PPP di Pemilu 2024 sudah memunculkan ketidakadilan. Lebih-lebih, MK sebelumnya sudah menyuarakan bahwa ambang batas parlemen 4 persen inkonstitusional. \\”Hal demikian sudah terang melalaikan kedaulatan rakyat sebagaimana sudah dijamin pasal 1 ayat 2 UUD 1945,\\” katanya.

Menguntungkan Parpol Lain

Berdasarkan Iqbal, PPP mengalami situasi ketidakpastian peraturan sebab terjadi penundaan peniadaan ambang batas parlemen 4 persen di 2024. Mengingat, perolehan bunyi PPP pada Pemilu 2024 cuma selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditetapkan, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi tempat duduk di DPR RI.

\\”Bunyi pemohon yang tak terkonversi menjadi tempat duduk di DPR RI hal yang demikian ialah wujud pengabaian dan pengkhianatan kepada kedaulatan rakyat yang sudah kongkret menyakiti hati dan melalaikan keberagaman kemerdekaan aspirasi umat dan ulama,\\” kata ia.

Lebih lanjut, Iqbal menuturkan, bila bunyi sebesar 5.878.777 yang dikasih pemilih terhadap PPP pada pemilu 2024 tak dikonversi menjadi tempat duduk DPR RI, karenanya aspirasi politik umat dan ulama bakal beralih pada parpol lain yang tak seideologi.

Aspirasi umat tak terwakili sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan mangkrak,\\” sebutnya.

\\”Parpol lain yang diuntungkan sebab pemohon tak dikonversi menjadi tempat duduk akan beralih pada partai yang seideologi di antaranya PDIP, Nasdem, dan Golkar,\\” tandasnya.

×

Hello!

انقر فوق أحد ممثلينا أدناه للدردشة على WhatsApp أو إرسال بريد إلكتروني إلينا sponsorad44@gmail.com

×