Pimpinan DPR: Tidak Ada Pembahasan Membisu-Membisu Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Dasco membantah pendapat yang menyebut progres revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dikerjakan secara membisu-membisu. Ia menyebut, RUU MK telah dibahas semenjak 2023, tetapi sempat terhenti karena ada Pemilu 2024.

“Sejak Januari 2023 dan telah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Nah karena sedang situasi mau pemilu dan lain-lain, dan juga waktu itu ada surat keberatan dari Menko Polhukam untuk tak langsung disahkan karenanya kami pada waktu itu kami menunda sampai waktu kita selesai pemilu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dasco menegaskan kesepakatan yang didapat pemerintah dan DPR dikerjakan secara terbuka dan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Tidak ada terkesan kita membisu-membisu, karena spaceman slot pada ketika masa reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam yang baru untuk kemudian Menko Polhukam yang baru mempelajari substansi dan menyetujui hasil yang telah kita ketok bersama antara DPR dan pemerintah pada 29 November 2023,” kata ia.

“Jadi sesungguhnya nggak ada yang apa ya sembunyi-sembunyi, tetapi itu memang telah lama dan tadi telah saya sampaikan untuk paripurna kita juga perlu waktu untuk pembahasannya,” sambungnya.

Ketika ini, kata Dasco, RUU hal yang demikian masih diharmonisasi oleh Badan Keahlian DPR. Pimpinan DPR belum memastikan kapan RUU itu akan dibawa ke rapat paripurna.

“Dan juga pada ketika ini sedang diharmonisasi oleh Badan Keahlian. Sehingga untuk waktu kita nggak bisa tentukan apakah kemudian itu diparipurnakan dalam waktu pesat atau lambat,” pungkasnya.

RUU MK Dibahas Membisu-membisu dan Tinggal Diresmikan, PDIP: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan
PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti pro kontra Rancangan Undang-Undang (RUU) perihal Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang baru-baru ini dibahas secara membisu-membisu.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengukur progres perjalanan RUU MK ini adalah sisi gelap kekuasaan, sehingga nampak terburu-buru dan tanpa melibatkan seluruh pihak.

“Seputar UU MK, ditengarai inilah sisi gelap kekuasaan,” kata Djarot ketika konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Djarot cemas RUU MK bisa menyingkirkan hakim-hakim MK yang tak sejajar dengan kehendak penguasa.

“Kita cemas bila diteruskan, hakim-hakim MK yang kemarin berbeda dengan maunya penguasa, hakim-hakim MK yang disinari oleh cahaya kebenaran, keadilan dan keberanian akan tersisih. Akan gampang dicopot,” ucap Djarot.

Jikalau RUU hal yang demikian nekat diteruskan, menurut Djarot, akan memunculkan pro kontra besar di tengah masyarakat, mengingat progres pembahasannya digelar membisu-membisu.

“Apalagi pembahasannya terkesan sendiri-sendiri dan tak transparan,” kata Djarot.

Lebih lanjut, ia mengukur seharusnya pembahasan RUU MK ini dikerjakan pada jangka waktu DPR yang akan datang.

“Jikalau mau jujur, bila mau adil, biarkan nanti yang membahas DPR jangka waktu mendatang,” ucapnya.

Sebagai isu, RUU MK tinggal selangkah lagi dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Panitia Eks (Panja) RUU MK Komisi III DPR membisu-membisu menggelar rapat peresmian tingkat satu dan menyepakati RUU hal yang demikian dibawa ke tingkat dua untuk disahkan menjadi undang-undang

Rapat kerja itu digelar di masa reses member dewan pada Senin (13/5/2024) atau sehari jelang pembukaan masa sidang V.

Pada Desember 2023, DPR dan pemerintah menunda peresmian RUU itu karena menuai penolakan sejumlah pihak. Penolakan salah satunya datang dari Menko Polhukam kala itu, Mahfud Md.

Mahfud Md Tolak Revisi UU MK

Regulasi Menteri Koordinator Politik, Menurut dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengukur, Rancangan Undang-Undang perihal Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang aneh.

Mengapa Mahfud, revisi kepada UU MK itu malah berpotensi mengganggu independensi hakim, terutamanya yang berkaitan dengan undang-undang peralihan.

“Itu juga sebabnya saya menolak, ini mengganggu independensi. Ternyata? Orang ini secara halus ditakut-takuti, kamu ini diganti loh, dikonfirmasi, tanggal sekian dijawab tak, berhenti, habis kamu sebagai hakim. Jadi, independensinya telah mulai disandera, menurut saya,” kata Mahfud Md dalam keterangan legal, Rabu (15/5/2024).

Mahfud kemudian menceritakan progres ditolaknya revisi UU MK ketika ia menjabat sebagai Menkopolhukam. Pada 2020, Mahfud menyajikan, memang telah mencoba mengerjakan perubahan kepada UU MK, yang disebut Menkumham Yasonna Laoly, telah disepakati sebelum Mahfud menjadi Menkopolhukam.

Walaupun, lanjut Mahfud, upaya-upaya itu masih belum berhenti karena pada 2022 lalu secara tiba-tiba muncul lagi usulan untuk perubahan kepada UU MK. Saya, ia menekankan, usulan revisi UU MK itu tak pernah ada di Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

“Sudah kaget, saya tanya lagi ke Pak Yasonna. ‘Pak, ini kok ada undang-undang belum ada di prolegnas’. ‘Akhirnya Pak, disepakati baru ini tambahan di prolegnas untuk direvisi’. ‘Kok mendadak,’ saya bilang. ‘Iya, ini DPR memastikan seperti itu, dan telah didiskusikan mungkin secara membisu-membisu, seperti itu’,” cerita Mahfud ketika berbincang dengan Yassona.

Sudah, Mahfud tetap menegaskan bila revisi kepada UU MK tak benar karena ada tendensi untuk memberhentikan hakim-hakim tertentu di tengah jalan.

Oleh karena itu, Mahfud menyajikan kepada Mensesneg Pratikno, untuk turun langsung meniru rapat bersama DPR RI membahas ini.

“Oleh karena itu, DPR waktu itu, kebetulan saya yang pesan ke Pak Pratik, ‘Pak kayaknya undang-undang ini saya perlu turun sendiri ke DPR, kan bisa’. ‘Oh iya bisa,’ kata Pak Pratik. ‘Akhirnya nanti Pak Mahfud saja yang mewakili ke DPR bersama Pak Yasonna’. Jadi saya,” ucap Mahfud.

Menurutnya, undang-undang itu sekalipun bagus tak boleh berlaku untuk hakim-hakim yang sekarang ada dan mereka diizinkan sampai habis masa jabatannya, baru dikerjakan penggantian. Walaupun, ia mengingatkan, ketika itu DPR tak mau karena mereka mau hakim-hakim langsung diganti.

“DPR tak mau, pokoknya langsung, seperti itu undang-undang diatur hakim yang tak yang belum 10 tahun tetapi telah di atas lima tahun dikonfirmasi lagi. Wah, saya bilang ini tak benar. Dalam ilmu undang-undang ini keliru saya bilang. Sudah apa, deadlock kan saja saya bilang. deadlock, selama saya jadi Menko,” ujar Mahfud.

×

Hello!

انقر فوق أحد ممثلينا أدناه للدردشة على WhatsApp أو إرسال بريد إلكتروني إلينا sponsorad44@gmail.com

×